KASUS DIREKSI PERSEROAN

KASUS 4.1 Hal 115 Buku Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus Dr. Abdul R. Saliman, S.H, M.M., - Edisi 5

DIREKSI PERSEROAN

Dalam perusahaan perseroan, direksi adalah pihak yang paling memiliki peranan penting, baik dalam mengatur perusahaan, mengelola, maupun untuk memajukannya. Direksi ini diangkat melalu rapat umum pemegang saham (RUPS). Menurut undang-undang perseroan terbatas (UUPT) nomor 1 tahun 1995, pasal 80 ayat 1, untuk pertama kali pengangkatan direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota direksi dalam akta pendirian.  Mereka itu diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan di angkat kembali. Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Direksi ini bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.  Anggota direksi sendiri tidak berwenang mewakili perseroan pabila :
a. terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dan anggota direksi yang    bersangkutan.
b. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

            Setiap anggota direksi wajib pula dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan. Menurut pasal 85 ayat 2 UUPT, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh tugasnya sesuai ketentuan. Ayat 3 nya sendiri menegaskan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit sepersepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

            Direksi juga diwajibkan untuk membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, risalah rapat direksi, dan menyelenggarakan pembukuan perseroan. Dan atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan daftar pemegang saham, risalah, dan pembukuan. Pasal 87 UUPT menegaskan pula bahwa anggota direksi juga diwajibkan melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

            Menurut pasal 88 UUPT, direksi juga wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. Jika ini dilakukan, maka perbuatan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beriktikad baik.

            Direksi juga dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu. Khusus dalam hal kepailitan, direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara renteng bertanggung jawab atas kerugian itu. Bagi anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara renteng atas kerugian tersebut.

            Anggota direksi sendiri dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebut alasannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi ini hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempetan untuk membela diri dari RUPS. Dengan keputusan pemberhentian tersebut, maka kedudukannya sebagai anggota direksi berakhir.

            Anggota direksi juga dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atau komisaris dengan menyebut alasannya. Pemberhentian sementara ini diberitahukan secara tertulis kepada direksi yang bersangkutan, dan anggota direksi yang diberhentikan sementara itu tidak berwenang melakukan tugasnya. Sementara itu, dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari setelah tanggal pemberhentian sementara haruslah diadakan RUPS. Dalam RUPS ini, anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Analisis kasus

Dalam perusahaan perseroan, direksi adalah pihak yang paling memiliki peranan penting, baik dalam mengatur perusahaan, mengelola, maupun untuk memajukannya. Direksi ini diangkat melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Yang dapat di angkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

Direksi ini bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Setiap anggota direksi wajib pula dengan iktikad baik maupun penuh tanggung untuk dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan. Atas nama perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang sah bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

            Direksi juga diwajibkan untuk membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, risalah rapat direksi, dan menyelenggarakan pembukuan perseroan. Direksi juga dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu.

            Dalam hal kapailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian bertanggung jawab atas kerugian itu. Anggota direksi sendiri dapat sewaktu waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan. Pemberhentian sementara ini diberitahukan secara tertulis kepada direksi yang bersangkutan, Dan anggota direksi yang diberhentikan sementara itu tidak berwenang melakukan tugasnya. Dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari setelah tanggal pemberhentian sementara haruslah diadakan RUPS.

Penyelesaian:

Langkah-langkah prosedur yang harus di tempuh untuk mendirikan PT:

Pendirian dalam akta autentik (pasal 7 ayat 1). Disini pendirian PT tetap sah, tetapi belum berstatus badan hukum, hanya terjadinya hubungan kontraktual. Dengan demikian akibat hukum PT yang berlaku di sah kan tetapi sudah melaksanakan aktivitas sebagaimana layaknya PT, maka :

a.    Mengikat PT setelah menjadi badan hukum, bila :

              1.    PT secara tegas menerima

              2.    PT secara tegas mengambil alih, dan

              3.    PT mengukuhkan secara tertulis

b.    Bila tidak maka para pendiri bertanggung jawab secara pribadi .

Sejak kapan PT berstatus badan hukum? Badan hukum dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain :

1. Pengesahan dari menteri hukum dan HAM, apabila PT belum ada pengesahan maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajibannya sama halnya dengan persekutuan firma.
2. PT merupakan bentuk organisasi yang teratur, ada RUPS, direksi, dan komisaris.
3. Memilki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan.
4. Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan, dan
5. Mempunyai tujuan tersendiri, yaitu mencari keuntungan.

Tanggung jawab seorang direksi menjadi tidak terbatas, hal-hal atau peristiwa yang mengakibatkan tanggung jawab direksi menjadi tidak terbatas adalah:

Direksi ini bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Anggota direksi sendiri tidak berwenang mewakili perseroan apabila :

   a.    Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dan anggota direksi yang bersangkutan.

    b.    Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

 

Disusun Oleh:

Rahmad Rafiqh Ghiffari (150404020044)

Novi Sonia (150404020055)

Uswatun Khasanah (150404020065)

Siti Latifatun (150404020066)

Daftar Pustaka: Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M. 2010. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana