TRANSFORMASI STRUKTURAL
PEREKONOMIAN INDONESIA
Dosen Pengampu Mata Kuliah
Perekonomian Indonesia Dan Bank Sentral:
Candra Wahyu Hidayat, M.M.
Disusun Oleh:
Erina Adelia 150404020058
Nikmatul Khasanah 150404020061
Rizka Putri Lestari 150404020059
Universitas Kanjuruhan Malang
Fakultas Ekonomika Dan Bisnis
Program Studi Akuntansi
2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang
Struktur
ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor – sektor
ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan
mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas
ari suatu perekonomian. Sektor ekonomi menjadi sumber manta pencarian sebagian
besar penduduk yang ada dinegara tersebut serta menjadi penyerap tenaga kerja
yang terbesar.
Tranformasi
ekonomi merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan perekonomian
wilayah. Jika terjadi proses transformasi ekonomi maka dapat dinyatakan bahwa
telah terjadi pembangunan ekonomi dan perlu pengembangan lebih lanjut, akan
tetapi jika tidak terjadi proses transformasi maka pemerintah daerah perlu
mengadakan perbaikan dalam penyusunan perencanaan wilayahnya, sehingga
kebijakan pembanguan ynag disusun menjadi lebih terarah agar tujuan pembangunan
dapat tercapai.
Pertumbuhan
ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Tranformasi
struktural sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian akan
mengalami transformasi yang berbeda – beda. Pada umumnya tranformasi yang
terjadi pada negara berkembang adalah dari sektor pertanian ke sektor industri.
Perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern
secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam perekonomian yang
berkaitan dengan komposisi permitaan, perdagangan, produksi dan fakto – faktor
lain yang diperlukan secara terus – menerus untuk meningktkan pendapatan dan
kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan perkapita. Perubahan atau transformasi yang terjadi daalm
struktur ekonomi maupun struktur sosial ini sebenarnya merupakan suatu gejala
yang sangat wajar bagi perekonomian suatu negara di manapun, seiring dengan
perkembangan teknologi industri serta permintaan masyarakat modern terhadap
jasa – jasa pelayanan umum. Meskipun demikian, tentu saja akan terjadi dampak –
dampak yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.
1.2
Rumusan
Masalah
1. Apa
itu transformasi struktur perekonomian?
2. Bagaimana
transformasi struktur perekonomian di Indonesia?
1.3 Tujuan Masalah
1. Agar
mahasiswa memahami apa itu transformasi struktur perekonomian
2. Agar
mahasiswa memahami proses transformasi struktur perekonomian di Indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Transformasi
Struktur Perekonomian
Transformasi
struktur ekonomi merupakan suatu rangkaian perubahan yang terkait satu dengan
lainnya, maka transformasi ekonomi ke arah positif akan terjadi jika
perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi telah berjalan sebagaimana
mestinya dan harus disertai dukungan dari masyarakat sebagai objek dari
transformasi itu sendiri, dan merupakan hal penting untuk tercapainya
transformasi ekonomi tersebut. Transformasi struktural ekonomi dapat terjadi dalam
penurunan maupun pertumbuhan.
Transformasi
struktural ekonomi yang diinginkan tentu saja kesaja kearah positif, yang
ditandai dengan pergeseran kontribusi dari sektor jasa terhadap Product
Domestic Bruto (PDB). Hal ini didasarkan pada tujuan dari peningkatan ekonomi
dan pembangunan harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena
kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama pembangunan bagi suatu negara. Oleh
karena itu pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses akan adanya
saling keterkaitan atau saling mempengaruhinya faktor yang menyebabkan
terjadinya pembangunan dimasa yang akan datang.
2.1.1
Sektor
– sektor dalam transformasi struktural perekonomian
Menurut
World Bank(2004), sektor perekonomian terdiri dari 10 sektor yaitu : sektor
pertanian, sektor pertambangan, sektor industri, sektor energi, sektor gas dan
air, sektor kontruksi, sektor perdagangan, sektor transpostasi dan komunikasi,
sektor keuangan, sektor jasa administrasi. Sukirno (2006) menjelaskan bahwa,
berdasarkan lapangan usaha maka sektor – sektor ekonomi dalam perekonomian
Indonesia dibedakan dalam tiga kelompok utama yaitu :
a.
Sektor primer, yang
terdiri dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan
dan penggalian.
b.
Sektor sekunder,
terdiri dari industri pengolahan listrik, gas dan air, bangunan.
c.
Sektor tersier, terdiri
dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, sewa
dan jasa perusahaan, jasa – jasa lain(termasuk pemerintahan). Pada umumnya
transformasi yang terjadi dinegara berkembang adalah transformasi dari sektor
pertanian ke sektor industri atau terjadinya transformasi dari sektor primer
kepada sektor non primer (sekunder dan tersier).
2.1.2
Faktor
– faktor penyebab transformasi struktural perekonomian
1.
Faktor Internal :
a. Dari
sisi permintaan agregat, faktor yang sangat dominan adalah peningkatan tingkat
pendapatan rata – rata masyarakat yang perubahannya mengakibatkan perubahan
dalam selera dan komposisi barang – barang yang dikonsumsi
b. Dari
sisi penawaran agregat, faktor utamanya adalah perubahan teknologi dan penemuan
bahan baku atau material baru untuk berproduksi, yang memungkinkan untuk
membuat barang – barang baru dan akibat relokasi dana investasi serta sumber
daya utama lainnya.
2. Faktor
Eksternal
a. Kemajuan
teknologi yang mempertinggi produktivitas kegiatan – kegiatan ekonomi
b. Perubahan
struktur perdagangan global yang antara lain disebabkan oleh peningkatan
pendapatn dunia dan dampak dari kebijakan mengenai perdagangan regional dan internasional.
3. Faktor
Lain – lain
a. Peningkatan
dalam taraf pendapatan dan taraf hidup penduduk
b. Intervensi
pemerinta, kebijakan yang berpengaruh langsung terhada perubahan struktur
ekonomi adalah kebijakan pemberian insentif bagi sektor industri atau tidak langsung
lewat kegiatan infrastruktur,
c. Kondisi
dan struktur awal ekonomi dalam negeri (basis ekonomi). Suatu negara yang awal
pembangunan ekonominya sudah memiliki industri – industri dasar yang relatif
kuat akan mengalami proses industriliasasi yang lebih cepat.
2.1.3
Teori
utama dalam transformasi struktur perekonomian
1. Teori
Arthur Lewis (1960)
Teori
dari Arthur Lewis disebut juga teori migrasi dimana Lewis mengasumsikan bahwa
perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu perekonomian
tradisional dipedesaan yang didominasi sektor pertanian dan perekonomian modern
diperkotaan dengan industri sebagai sektor utama yang tingkat produktivitasnya
tinggi. Di pedesaan, tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi sehingga terjadi
kelebihan suplai tenaga kerja yang membuat tingkat upah menjadi rendah.
Sebaliknya diperkotaan, sektor industri mengalami kekurangan tenaga kerja yang
membuat banyak menarik tenaga kerja dari sekotr pedesaan ke sektor perkotaan
sehingga terjadi proses urbanisasi dan migrasi. Perhatian utama dari model ini
diarahkan pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja, serta pertumbuhan
output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja disektro modern.
2. Teori
Hollins Chenery (1975)
Teori
Hollis Chenery dan Moises Syrquin menyatakan bahwa pembangunan dapat dipandang
sebagai suatu proses transisi multidimensi yang mencerminkan hubungan antar
berbagai proses perubahan didalam suatu negara. Chenery memfokuskan pada
perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di suatu negara yang mengalami
transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri. Hasil penelitian
empiris yang dilakukan Chenery dan Syrquin mengindentifikasikan bahwa sejalan
dengan peningkatan pendapatam masyarakat per kapita yang membawa perubahan yang
saling terkait satu dengan yang lainnya dalam komposisi Agregat Demand ( pola
permintaan konsumen), perdagangan luar negerei (ekspor dan impor), Agregat
Supply (produksi dan penggunaan faktor – faktor produksi seperti tenaga kerja
dan modal) yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan.
3. Teori
Clark - Fisher (1951)
Pemikiran
Clark – Fisher mengenai transformasi struktural adalah pergeseran tenaga kerja
dan investasi dari sektor primer ke sektor sekunder dan kemudian ke sektor
tersier. Clark – Fisher berpendapat bahwa ingin makin tinggi pendapatan suatu
negara, maka makin kecil pangsa relatif sektor primer. Clark menyatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi dapat dicapai dengan cara
meningkatkan produktivitas pada setiap sektor. Menurut Clark, makin tinggi
pendapatan per kapita suatu negara makin kecil peranan sektor pertanian dalam
menyediakan kesempatan kerja. Namun sebaliknya, sektor industri makin penting
peranannya dalam menampung tenaga kerja. Fisher mengemukakan bahwa pertumbuhan
ekonomi disertai dengan pergeseran permintaan dari sektor primer ke sektor
sekunder dan akhirnya ke sektor tersier yang mengakibatkan perubahan dalam
struktur produksi melalui pergeseran kesempatan kerja dan alokasi dana
4. Teori
Kuznets
Simon
Kuznets mendukung teori Clark mengenai tahap perkembangan ekonomi. Kuznets
meninjau transformasi struktural dari segi peningkatan pendapatan. Perubahan
struktur ekonomi menunjukkan bahwa sektor pertanian produksinya mengalami perkembangan
yang lebih lamban dari perkembangan produksi nasional dibandingkan tingkat
pertumbuhan sektor industri di Indonesia. Selain itu Kuznets juga menyatakan
bahwa ada suatu relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per
kapita yang membentuk huruf U terbalik. Hipotesis ini didasarkan pada
argumentasi Lewis mengenai perpindahan penduduk dari desa ke kota. Daerah
pedesaan yang sangat padat penduduknya mengakibatkan tingkat upah disektor
pertanian sangat rendah dan membuat
suplai tenaga kerja yang berasal dari pertanian talah diserap oleh
industru, sehingga perbedaan pendapatan per kapitan antara desa dan kota
menjadi kecil atau tidak ada lagi.
Didalam kelompok negara
– negara sedang berkembang, banyak negara yang juga mengalami transisi ekonomis
yang pesat walaupun pola dan prosesnya berbeda antar negara. Varias ini
disebabkan oleh perbedaan antarnegara dalam jumlah faktor internal sebagai
berikut :
a. Kondisi
dan struktur awal ekonomi dalam negeri, suatu negara yang awal pembangunan ekonomi
nya sudah memiliki industri – industri dasar seperti mesin, besi, dan baja yang
relatif lebih kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih cepat
dibandingkan negara yang hanya memiliki industri – industri ringan seperti
tekstil, pakaian jadi, makanan, dan minuman.
b. Besarnya
pasar dalam negeri, besarnya pasar domestiik ditentukan oleh kombinasi antara
jumlah populasi dan tingkat pendapataan riil per kapita.
c. Pola
distribusi pendapatan, walaupun tingkat pendapatan rata – rata perkapita naik,
tatapi kalau distribusinya sangat , kenaikan pendapatan tersebut tidak terlalu
berarti bagi pertumbuhan industri - industri selain industri – industri yang
membuat barang sederharna seperti makanan dan minuman.
d. Karakteristik
dari industrialisasi,cara pelaksanaan atau strategi pengembangan industri yang
diterapkan, jenis industri yang diunggulkan, pola pembangunan industri, dan
insentif yang diberikan
e. Keberadaan
sumber daya alam, ada kecenderungan bahwa yang sumber daya alam akan mengalami
pertumbhan ekonomi yang lebih rendah atau terlambat melakukan industrialisasi
atau tidak berhasil melakukan diversifikasi ekonomi ( perubahan struktur)
daripada negara yang miskin sumber daya lama
f. Kebijkan
perdagangan luar negeri, banyak negara yang menerapkan kebijakan ekonomi tertutup
atau inward looking, pola dan hasil
industrialisasinya berbeda dibandingkan di negara – negara yang menerapkan
kebijakan ekonomi terbuka atau outward
looking
2.1.4
Manfaat
tranformasi struktural perekonomian
Manfaat
transformasi struktural perekonomian antara lain :
a. Laju
pertumbuhan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional.
b. Pendapatan
perkapitanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab
semakin meningkat pendapatan perkapita dengan kerja konstan semakin tinggi
tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya.
c. Sebagai
dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan
pembangunan nasional atau sektoral dan regional
d. Sebagai
dasar penentuan prioritas pemberian pembangunan nasional. bantuan luar negeri
oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya.
e. Sebagai
dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan
untuk dasar penyusunan perencanaan produk dan perkembangan sumber daya ( tenaga
kerja dan modal).
2.1.5
Sumber
transformasi struktural perekonomian Indonesia
Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari
pertumbuhan permintaan agregat atau pertumbuhan penawaran agregat. Dari sisi
permintaan agregat, peningkatan didalam ekonomi itu bisa terjadi karena perusahaan
negara, yang terjadi atas permintaan masyarakat(konsumen), perusahaan dan
pemerintah meningkat. Yang terdiri dari empat komponen : konsumsi rumah tangga,
investasi(termasuk perubahan stock), konsumsi/ pengeluaran pemerintah, dan
ekspor netto. Dari sisi penawaran agregat, pertumbuhan output bisa disebabkan
oleh peningkatan volume dari faktor – faktor produksi yang digunakan.
2.2
Transformasi
struktural perekonomian di Indonesia
Dari awal era
pemerintahan orde baru hingga sekarang, dapat dikatakan bahwa proses perubahan
struktur ekonomi Indonesia cukup pesat. Akan tetapi pada kenyataannya,
pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan perubahan struktur tenaga kerja yang
berimbang. Hal ini yang dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya proses
kemiskinan dan eksploitasi sumber daya manusia pada sektor primer. Proses
pembangunan ekonomi yang cukup lama dan telah menghasilkan suatu perubahan
mendasar dalam struktur ekonominya. Struktur ekonomi yang tengah dihadapi
merupakan suatu struktur yang tradisional. Dimana keadaannya sedang beralih
daris struktur agraris ke industrial sementara dalam hal birokrasi dan
pengambilan keputusan mulai desentralistis. Proses perubahan struktur
perekonomian di Indonesia ditandai dengan :
a. Merosotnya
pangsa sektor primer (pertanian)
b. Meningkatnya
pangsa sektor sektor sekunder ( Industri)
c. Pangsa
sektor jasa kurang lebih konstan, tetapi kontribusinya akan meningkat seiring
dengan pertumbuhan ekonomi.
Transformasi ekonomi
merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan perekonomian wilayah.
Jika terjadi proses transformasi maka dapat dinyatakan bahwa telah terjadi
pembangunan ekonomi danperlu pengembangan lebih lanjut, akan tetapi jika tidak
terjadi maka pemerintah perlu mengadakan perbaikan dalam penyusunan perencanaan
wilayahnya, sehingga kebijakan pembangunan yang disusun menjadi lebih terarah
agar tujuan pembangunan dapat tercapai.
Pembangunan
perekonomian Indonesia
Pembangunan
dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dpaat dipisahkan.
Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang
menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka
panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Mulai muncul pandangan
bahwa tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi bukan lagi menitikberatkan
pada aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tatapi mengurngai angka kemiskinan
dan ketimpangan. Secara umum pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain menaikkan standar hidup,
memperbaiki tingkat pendidikan, kesehatan, dan persamaah hak untuk memiliki
kesempatan dalam memperoleh semua komponen – komponen penting dari hasil
pembangunan ekonomi. Usaha yang dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan
rakyat dengan program – program pemerintah bertujuan untuk mengurangi
kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan
perekonomian Indonesia dan tentunya mensejahterakan rakyat Indonesia. Todaro dan
Smith menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara
ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu :
a. Berkembangnya
kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau sustence
b. Meningkatnya
rasa harga diri atau self esteem
masyarakat sebagai manusia
c. Meningkatnya
kemampuan masyarakt untuk memilih (freedom for servitude) yang merupakan salah
satu hak asasi manusia.
Unsur
– unsur pokok dalam pembangunan ekonomi :
a. Suatu
proses yang berarti perubahan yang terjadi secara terus – menerus
b. Usaha
untuk meningkatkan pendapatan per kapita
c. Peningkatan
pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang
d. Perbaikan
sistem kelembagaan disegala bidang
Indonesia
telah membuat renacan pembangunan jangka panjang untuk tahun 2005 - 2025. Rencana ini dibagi menjadi ke dalam periode
lima tahun, masing – masing dengan prioritas pembangunan yang berbeda.
Pertumbuan perekonomian Indonesia
Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan
kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi
dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan
ekonomi hanyalah merupakan salah satu aspek saja dari pembangunan ekonomi yang
lebih menekan kan pada peningktan output agregat khususnya output agregat
perkapita. 5 faktor utama yang
mempengaruhi pertumbuihan ekonomi suatu negara :
a. Sumber
Daya Manusia, merupakan faktro terpenting dalam proses pembangunan, cepat
lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusia
selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan
proses pembangunan.
b. Sumber
Daya Alam, sebagian negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam
melaksanakan proses pembangunannnya. Namun, sumber daya alam saja tidak
menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh
kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang
tersedia.
c. Akumulasi
modal termasuk semua investasi baru yang berwujud peralatan, sumber daya modal
dibutuhkan manusai untuk mengolah Sumber Daya Alam dan meningkatakak kualitas
IPTEK. Sumber daya modal dapat berupa barang 0 barang modal sangat penting bagi
perkembangan dan kelancaran pembanguan ekonomi karena barang – barang modal
juga dapat meningkatkan produktivitas.
d. Sumber
daya institusi atau sistem kelembagaan
e. Kemajuan
IPTEK, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknlogi yang semakin pesat mendorng
adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula
menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin – mesin canggih berdampak
kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantias serangkaian aktivitas pembangunan
ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepetan laju
pertumbuhan perekonomian.
2.2.1
Tahap
pertumbuhan ekonomi Indonesia
1. Era
Orde Lama (1945 – 1966)
Ketidakstabilan politik
dan seringnya kabinet berganti membuat perekonomian pun kurang berkembang
dengan baik. Pertumbuhan ekonomi mengalami kemunduran yang drastis dari 6,9 5
pada periode 1952 – 1958 menjadi hanya 1,9% saat periode 1960n – 1965. Ketika itu
harga – harga terus menerus naik karena terjadinya defisit anggaran belanja
pemerinta yang terus meningkat setiap tahunnya yang kemudian dibiayai dengn
mencetak uang baru. Hingga pada akhir kekuasaan pada tahun 1966 laju inflasi
terus meningkat hingga 650 %.
2. Era
Orde Baru (1966 – 1997)
Pada masa ini,
perekonomian Indonesai ini masih tidak menentu.Dari segi ekonomi saja banyak
sekali masalah pelik yang diwariskan oleh orde lama kepada orde baru. Untuk
membuat perekonomian lebih baik pemerintah membagi dalam program jangka pendek
dan jangka panjang. Dimana dalam program jangka pendek ditempuh dalam dua tahun
dengn empat tahap penyelamatan. Setelah dua tahun dilanjutkan dengan program
dengan jangka panjang atas rangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Pada era orde baru ini, terjadi krisis yang berkelanjutan dari krisis moneter,
krisis ekonomi, krisis politik, hinggan krisis sosial yang selalu diwarnai aksi
demontrasi mahasiswa. Strategi industrialisasi import yang diterapkan
pemerintah ternyata gagal membawa perekonomian Indonesia lebih baik dan mengurangu kesenjangan dengan negara –
negara maju. Perekonomian Indonesia malahan semakin terpuruk karena
fundamentalnya kurang kuat memegang sektor industri.
3. Masa
Reformasi (1998 – sekarang)
Krisis moneter
berlanjut dengan krisis ekonomia masih belum bisa dipisahkan pada masa
reformasi ini. Walaupun ada pertumbuhan sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5%
untuk tahun 1998 namun belum menunjukkan tanda – tanda pemulihan karena laju
inflasi sekitar 10%. Sejak tahun 1999 hingga sekarang, pertumbuhan ekonomi
Indonesia semakin menunjukkan kearah yang lebih baik. Kamar Dagang dan Industri
Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2010 – 2014 sekitar 6,3% sampai 6,9% dengan pertumbuhan
di tahun 2010 sebesar 7% - 7,2%. Namun semuanta itu bergantung pada fluktuasi
stabilitas sosial, politik, dan keamanan negara.
2.2.2
Faktor
yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia
Faktor
– faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari
kesenjangan sosial dalam pengelolaan pereknomian, dimana para pemilik modal
besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibanding dengan pengusaha
kecil dan menengah. Selain itu akses untuk mendapatkan bantuan modal
keperbankan juga lebih memihak kepada para pengusaha besar dan pertumbuhan
ekonomi perdagangan internasional juga memberikan dampak yang cukup besar
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketidakpastian perekonomian dan
perdagangan dunia yang semakin meningkat
menyebabkan kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang kurang membanggakan
bagi bangsa Indonesia. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi Indonesia sacara umum :
a. Faktor
Produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada, dan penggunaan
bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin
b. Faktor
investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan
berpihak pada pasar
c. Faktor
perdagangan Luar Negeri dan Neraca Pembayaran, harus surplus sehingga mampu
meningkatkan cadangan devisa dan menstabilakn nilai rupiah
d. Faktor
Kebijakan Moneter dan Inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan
tingkat suku bunga ini juga harus antisipasif dan dapat diterima pasar.
e. Faktor
keuangan Negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang kontruktif dan mampu untuk
membiayai pengeluaran pemerintah (atau tidak defisit)
2.2.3
Proses
transformasi struktural perekonomian Indonesia
Perkembangan
ekonomi Indonesia selama masa 25 tahun berselang di lihat dari sudut pandang
tentang pembangunan ekonomi sebagai proses transisi yang dalam perjalanan waktu
ditandai oleh transformasi multidimensional dan menyangkut perubahan pasa
struktur ekonomi (Soemitro Djojohadikusumo, 1993). Perkembangan transformasi struktural
perekonomian Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu :
a. Proses
Akumulasi Sumber Daya Produksi
Sumber daya produksi
adalah aset – aset produktif atau faktor – faktor produksi (tanah, tenaga
kerja, kapital produksi) diperlukan peningkatan atau tambahan faktor – faktor
produksi. Akumulasi menyangkut proses pembinaan sumber daya produksi atau productive resources untuk meningkat
kemampuan berproduksi secara kontinu. Selama masa pembangunan 25 tahun telah
terjadi akumulasi sumber daya produksi dalam jumlah yag besar dan berarti.
b. Proses
Alokasi Sumber Daya Produksi
Sumber daya produksi
khususnya investasi sangat penting bagi pembangunan baik secara kuantatif
(menyangkut jumlahnya) maupun secara kualitatif ( menyangkut alokasinya).
Alokasi sumber daya produksi dalam proses pembanguan menyangkut pola penggunan sumber
daya produksi antar sektor, antar daerah dan antar lingkungan kota dan daerah
pedesaan. Selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap 1 telah terjadi perubahan
struktural dibidang produksi dan perdagangan, namun mengenai kesempatan kerja
tetap statis.
c. Proses
Distribusi Pendapatan
Ketimpangan dalam
distribusi pendapatan ( baik antar kelompok berpendapatan antar daerah
perkotaan dan pedesaan atau kawasan dan provinsi) dan kemiskinan merupakan dua
masalah yang masih mewarnai perekonomian Indonesia. Masalah distribusi
pendapatan menyangkut kemiskinan, baik kemiskinan absolut maupun ketimpangan
relatif. Distribusi pendapatan dan kemiskinan hendaknya dilihat dalam kerangka
acuan suatu analisis, bersamaan dan berkaitan dengan proses akumulasi dan
alokasi. Dengan kata lain, akumulasi alokasi dan distribusi harus dilihat dalam
saling keterkaitannya dan dalam kerangka acuan yang mencakup dinamika dalam
proses transformasi secara menyeluruh selama masa transisi (Soemitro
Djojohadikusumo, 1993).
d. Proses Perubahan Institusional atau Kelembagaan
Kesenjangan mengandung
dimensi ekonomis-sosiologis dan dimensi ekonomis-regional :
1. Dimensi
Ekonomis – Sosiologis
Menyangkut
ketimpangan pada perimbangan kekuatan di antara golongan-golongan pelaku
ekonomi, yaitu secara spesifik: antara saudagar besar di bidang niaga dan
industri, golongan pedagang perantara (tengkulak) dan golongan produsen kecil
(petani rakyat, pengrajin, pengusaha industri kecil atau menengah, pedagang
eceran). Golongan produsen kecil/ menengah meliputi sebagian besar rakyat
penduduk sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen. Kedudukan ekonominya
sangat lemah dihadapkan dengan kekuatan saudagar besar dan para pedagang perantara dala
jaringan mata rantai niaga dan industri.
Salah
satu sasaran pokok kebijaksanaan pembangunan ialah mewujudkan perubahan
struktural di bidang ekonomi-sosiologis dalam arti: transformasi dari
ketimpangan menjadi keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan golongan saudagar
besar, golongan pedagang perarntara, golongan produsen kecil. Kepentingan
produsen-kecil dan menengah itu ada di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan
maupun di bidang perindustrian, pengangkutan dan perdagangan. Kesempatan usaha
lebih banyak dimanfaatkan oleh kaum saudagar dengan konglomeratnya. Hal ini
cenderung menambah lagi pemusatan kekayaan dan kekuatan ekonomi yang pada
gilirannya mengganggu pembagian pendapatan secara lebih merata. Dalam hubungan
dengan ketimpangan pada perimbangan
kekuatan pelaku ekonomi harus dilihat peran gerakan koperasi sebagai alat
perjuangan ekonoi bagi kaum produsen kecil.
2. Dimensi
Ekonomis Regional
Dalam kaitan
ketidakseimbangan perekonomian antar daerah, kita dihadapkan dengan suatu
dilema yang disebut dualisme teknologis. Dilema dualisme teknologis ini
ditunjukkan oleh gejala :
a. Adanya
perbedaan dan ketimpangan pola dan laju pertumbuhan di antara berbagai kawasan
dalam batas suatu nwegara (atau secara regional dan internasional di berbagai
belahan dunia)
b. Perbedaan
tersebut tidak semakin berkurang, melainkan cenderung menjadi semakin besar.
c. Kesemuanya
itu disebabkan karena adanya apa yang dikenal sebagai cumulative causation, yaitu proses sebab-akibat yang mengandung
dampak secara kumulatif.
d. Kalau
hal itu dibiarkan tanpa intervensi kebijaksanaan negara, maka perkembangan
proses cumulative causation selanjutnya akan menciptakan dua lingkaran kegiatan
sekaligus yaitu lingkaran kegiatan yang
semakin bermanfaat (various circle)
bagi kawasan yang sudah maju dan lingkaran yang banyak membawa mudarat (vacious circle) bagi kawasan yang
ketinggalan.
2.2.4
Kebijakan
transformasi struktural perekonomian Indonesia
Program penyesuaian
ekonomi struktural dan reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia
sejak anjloknya harga minyak di pasar dunia pada pertengahan tahun 1980-an mencakup
empat kategori besar, yaitu :
1. Kebijakan
Pengaturan Nilai Tukar Rupiah
Dalam
tahun 1986 – 1987 pemerintah tetap menganut sistem devisa bebas yang diperlukan
guna mendorong kegiatan invstasi yang diperlukann guna mendorong kegiatan
investasi, produksi dalam negeri dan ekspor. Selain itu, dengan pengelolaan
nilai tukar yang mengambang terkendali, pemerintah tetap berusaha agar
perkembangan nilai tukar rupiah selalu mencerminkan perkembangan yang realistis
untuk mempertahankan daya saing barang ekspor serta memelihara kepercayaan
masyarakat terhadap rupiah yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif
terhadap perekonomian secara keseluruhan. Mengingat penerimaan devisa hasil
ekspor yang semakin menurun sebagai akibat merosotnya harga minyak bumi sejak
permulaan tahun 1986 dan untuk mengurangi tekanan terhadap nerraca pembayaran,
pemerintah pada 12 September 1986 mendevaluasikan rupiah terhadap dollar AS
sebesar 31%. Tindakan tersebut disamping dimaksudkan untuk meningkatkan daya
saing barang ekspor non migas dan menciptakan iklim usaha yang lebih menarik bagi penanaman modal, juga
sekaligus untuk mencegah terjadinya aliran modal ke luar negeri. (Laporan Bank
Indonesia Tahun 1986 sampai 1987).
2.
Kebijakan Fiskal dan
Keuangan Negara
Dalam
rangka meningkatkan penerimaan dalam negeri yang sekaligus dapat mendorong
kegaitan dunia usaha, tahun 1983 – 1984 pemerintah memperbarui sistem
perpajakan yang berlaku, sistem yang perpajakan yang baru tersebut terdiri dari
:
a. UU
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( UU No. 6 tahun 1983)
b. UU
tentang Pajak Penghasila( UU No. 7 tahun 1983)
c. UU
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan ata Barang
Mewah ( UU no. 8 tahun 1983).
3. Kebijakan
Keuangan dan Moneter atau Perbankan
Tanggal 1 Juni 1983
pemerintah mengambil serangkaian kebijaksanaan yang mendasar yang dikenal
“Kebijaksanaan Moneter 1 Juni 1983”. Kebijaksanaan moneter tersebut dimaksudkan
untuk meletakkan landasan-landasan yang kokoh bagi perkembangan perbankan yang
lebih sehat di masa mendatang. Ciri pokok kebijaksanaan tersebut:
a. Bank-bank
pemerintah diberi kebebasan penentuan sendiri suku bunga depositi maupun bunga
pinjaman (kecuali kredit berprioritas tinggi). Disamping itu, pungutan pajak
atas bunga, deviden dan royalty (PBDR) atas penerimaan bunga deposito valas
dihapuskan.
b. Bantuan
kredit likuiditas Bank Indonesia mulai dikurangi
c. Pagu
kredit dan sebagian besar ketentuan pemberian pinjaman dihapus
d. Sejak 1 Februari 1984
Bank Indonesia menerbitkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan menyediakan
fasilitas diskonto. Dengan SBI ini bank dapat memanfaatkannya untuk menanamkan
kelebihan sementara likuiditasnya sebelum dipinjamkan kepada nasabah. Fasilitas
diksonto merupakan bantuan dari Bank Sentral sebagai “lender of last resort”,
yaitu upaya terakhir bank-bank dalam hal bank-bank tersebut mengalami kesulitan
dana yang bersifat sementara.
4. Kebijakan
Perdagangan dan Deregulasi Sektor Riil dan Moneter
a. Kebijakan
Perdagangan
i.
Sejak 19 Desember 1984,
APE (Angka Pengenal Ekspor, atau APES (Angka Pengenal Ekspor Sementara) dapat
digunakan untuk melaksanakan ekspor dari seluruh wilayah RI yang sebellumnya
hanya terbatas pada wilayah-wilayah tertentu saja.
ii.
Bulan April 1985
dikeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 (dikenal Inpres No. 4 / 1985)
tentang penyederhanaan arus barang di pelabuhan untuk menunjang kegiatan
ekonomi khususnya untuk mendorong peningkatan ekspor non-migas. Kebijaksanaan
ini merupakan awal deregulasi di bidang perdagangan yang menyangkut perombakan
dan penyederahanaan tata laksana ekspor, pelayaran antar pulau, pengurusan
barang dan dokumen, keagenan umum perusahaan pelayaran, dan tata laksana
operasional.
iii.
Untuk mendorong ekspor
non migas pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah menetapkan serangkaian
kebijaksanaan penyelematan, antara lain paket 6 mei 1986 (dikenal Pakem 1986)
yang intinya untuk meningkatkan penerimaan devisa negara dari ekspor nonn-migas
dan beberapa kemudahan dalam penanaman modal asing. (Rustian Kamaluddin, 1989)
b. Deregulasi
Sektor Riil dan Moneter
Dibidang
ekonomi riil (produksi, pengangkutan, pemasaran) masih dialami banyak hambatan
dan rintangan karena adanya berbagai peraturan dan ketentuan administratif yang
berbelit-belit dan sering tumpang tindih. Hal itu menjadi sumber distorsi dalam
proses perekonomian dan belakangan ada ketentuan-ketentuan baru yang berakibat
bertambahnya berbagai rupa monopoli. Pengaturan niaga yang menciptakan monopoli kini juga dilakukan oleh beberapa
pemerintah daerah.
2.2.5
Saluran
transformasi struktural perekonomian Indonesia
Saluran transformasi
struktural perekonomian di Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :
1. Pendidikan
Pendidikan
merupakan salah satu penggerak utama dalam proses transformasi struktural
ekonomi di Indonesia. Pemerintah harus mampu menutup kekurangan keterampilan di
Indonesia yang akan meningkatkan mutu pendidikan disemua tingkatan, serta
memperluasdan meningkatkan mutu pusat – pusat pelatihan . Para lulusan lembaga
pendidikan dan tenaga kerja perlu dibekali dengan ketrampilan teknis dan perilaku
yang tepat. Semua program peningkatan taraf pendidikan yang dicanangkan
pemerintah merupakan prioritas uatam dari pembangunan pendidikan di Indonesia.
2. Migrasi
tenaga kerja
Supply
tenaga kerja disektor pertanian meningkat menyebabkan tingkat upah yang rendah.
Untuk itu peralihan tenaga kerja disektor pertanian ke sektor industri
manufaktur atau jasa akan membuat tingkat upah lebih tinggi.
3. Sistem
Pemerintahan
Dalam
pemerintahan Orde Baru yang memiliki sistem pola pikir totaliter dengan adanya
transformasi struktural ekonomi berubah menajdi pemerintahan yang demokrasi.
Dimana hal ini dapat dilihat dalam implementasinya bahwa kepala daerah dipilih
langsung oleh rakyat.
2.2.6 Studi Kasus
Dalam studi kasus pertumbuhan perekonomian Indonesia
dapat diambil contoh dari pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada masa
kepemimpinan gurbernur Bapak Ahok yaitu sebagai berikut:
Data
pertumbuhan ekonomi di Jakarta dari Badan Pusat Statistika Jakarta cenderung
fluktuatif. Ahok menjadi gurbernuh mulai tahun 2014 pada kuartal ke 4, pada
kuartal ini sempat mengalami angka yang sangat tinggi yaitu 6,16%, hal ini
membuat pertumbuhan ekonomi semakin terdorong ketika ada beberapa hal seperti
ketika bbm ke sektor riil. Lalu pada kuartal pertama tahun 2015 mengalami
penurunan 5,54% dan mengalami penurunan lagi pada kuartak kedua tahun 2015
sebesar 5,33%. Namun pada kuartal ke 3 tahun 2015 mengalami kenaikan yang
melesat menjadi 6,12% dan terus mengalami kenaikan pada kuartal ke 4 yaitu
6,48%. Bila kita bandingkan,Jakarta sendiri memang menjadi salah satu timbunan
sentralisasi karena pemerintahan pusat Indonesia berada di Jakarta, dan pusat
bisnis juga dijakarta, maka tidak heran semua orang ingin melakukan urbanisasi
ke Jakarta. Di Jakarta terdapat 10 juta penduduk dan semua kebijakan se Indonesia
ada di Jakarta maka semua orang ingin mengadu nasib di Jakarta. Dengan demikian padatnya
penduduk menjadi salah satu hal yang harusnya bisa menopang pertumbuhan ekonomi
Jakarta karena dengan total populasi tersebut
dibandingan dengan data di BPS nasional dimana 56% pertumbuhan ekonomi
Indonesia masih ditopang oleh hobi berbelanja masyarakat. Pemerintahan berharap
dari 7 juta penduduk Jakarta
akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di domestic Jakarta.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Pada
dasarnya suatu perubahan pada bidang tertentu akan membawa berbagai dampak entah itu lebih baik
atau buruk. Dalam era globalisasi ini perubahan yang paling mendasar adalah
sektor ekonomi dimana sektor ini membawa akibat kepada perubahan sektor sosial,
tenaga kerja, maupun sektor- sektor lainnya. Sesuai dengan hukum perubahan yang
mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang abadi kecuali perubahan itu
sendiri,maka terjadinya transformasi struktural perekonomian jelas tidak bisa
ditolak. Akan tetapi bila suatu objek tersebut mengambil langkah yang sesuai
pastinya tidak akan menjerumuskan ke arah yang lebih buruk. Dengan demikian,
proses transformasi perekonomian merupakan simulator bagi bangsa Indonesia
untuk menghilangkan berbagai hambatan internal yang ada, sekaligus menjawab
tantangan – tantangan eksternal yang muncul.
DAFTAR
PUSTAKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar